tugas softskill 1

Tugas softskill

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

NAMA: ARIKA PRILIANI

KELAS : 3 EB 01

NPM : 21210093

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara

lain ideologi/falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa, serta struktur ekonomi.

Macam – Macam Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis/Pasar

Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur

oleh kekuatan pasar ( permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi

liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan

ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa

dan Amerika Serikat.

2. Sistem Ekonomi Sosialis/Komando/Terpusat

Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur

negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi

tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis

banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya

menganut paham komunis.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran

antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini pemerintah

bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan

perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang

sedang berkembang.

Sistem Perekonomian Indonesia

1. Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh

negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang

tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi

kelompok.

Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide,

bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita

tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri Edi Swasono,

1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan

secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar

dasar ekonomi koperasi.

Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro

Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949,

menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam

campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya

disepakitilah suatu bentuk ekonomi Pancasila yang di dalamnya

mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.

2. Sistem Perekonomian Indonesia Berdasarkan Demokrasi Pancasila

Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang

sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45,

sistem perekonomian pancasila tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33,

dan 34.

Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi

Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi

ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk

rakyat di bawah pengawasan pemerintah.

Ciri-ciri utama sistem ekonomi Indonesia:

a) Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.

b) Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia

dengan ciri-ciri positif Demokrasi Pancasila dipilih, karena memiliki ciriciri

positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :

 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.

 Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

 Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

 Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dngan

permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan

terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.

 Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang

dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan

yang layak.

 Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

 Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan

sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan

umum.

 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima ciri

utama sistem ekonomi Pancasila yaitu:

a) Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan

perusahaan swasta.

b) Manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi

tetapi juga makhluk sosial.

c) Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitaririanisme atau

pemerataan sosial.

d) Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang

tangguh.

e) Pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang

kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.

3. Sistem Perekonomian Indonesia sangat Menentang adanya sistem Free

fight liberalism, Etatisme, dan Monopoli

Dengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan

adanya:

a) Free fight liberalism ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali

sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang

lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah

kaya dan miskin.

b) Etatisme yaitu keikutsertaan pemerintahan yang terlalu dominan

sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk

berkembang dan bersaing secara sehat.

c) Monopoli suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu

kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada

konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’

Pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem

ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’,

namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak

pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an - tahun1957-an

merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian

Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga

mewarnai corak perekonomian di tahun1960-an - masa orde baru.

Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 - tahun 1965-an

sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi

pemerintah. Diantara program-program tersebut adalah:

 Program Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha

pribumi.

 Program/ Sumitro Plan tahun 1951.

 Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960

Namun demikian ke semua program dan rencana tersebut tidak

memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia.

Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah:

 Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan

bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusankeputusan

yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah

poitik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti

mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik lebih dominan,

seperti mengembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha

mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerahdaerah,

dan masalah politik sejenisnya.

 Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya

dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan

untuk kepentingan politik dan perang.

 Faktor berikutnya adalah, terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet

yang dibentuk (sistem parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari

13 kabinet berganti saat itu. Akibatnya program dan rencana yang telah

disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas,

kalau tidak ingin disebut tidak sempat berjalan.

 Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang

memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping

putusan individu/ pribadi, dan partai lebih dominan daripada

kepentingan pemerintah dan negara.

 Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem

perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia

(liberalis, 1950 – 1957) dan etatisme (1958 – 1965).

Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah ‘terjadi’ di

Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukit-bukit

berikut:

 Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang

membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.

 Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’.

 Defisit anggaran negara yang makin besar, dan justru ditutup dengan

mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah

kembali.

Keadaan tersebut masih dipaparkan dengan laju pertumbuhan

penduduk (2,8%) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat

itu, yakni sebesar 2,2%.

D. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

Iklim kebangsaan setelah Orde Baru menunjukkan suatu kondisi yang

sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang

sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa

penuh tantangan pada periode 1945 - 1965, semua tokoh negara yang

duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat untuk kembali

menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat

dalam UUD 1945.

Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi

Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan

ekonomi selanjutnya.

Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan,

hampir di seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi.

Rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk:

 Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem

perekonomian yang lama (liberal/ kapitalis dan etatisme/ komunis).

 Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi,

yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan

kegiatan ekonomi secara umum.

Tercatat bahwa :

 Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%

 Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%

 Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%

 Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%

Dari data di atas, menjadi jelas, mengapa rencana pembangunan lima

tahun pertama (REPELITA I) baru dimulai pada tahun 1969.

Sejak bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia mulai dikembangkan

sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat memegang peranan sebagai

pelaku utama namun kegiatan ekonomi lebiih banyak didasarkan pada

mekanisme pasar. Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan koreksi

pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar.

Ciri-ciri ekonomi kerakyatan diantaranyaadalah sebagai berikut :

 Berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat

 Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan nilai

keadilan serta kualitas hidup

 Mewujudkan pembangungan yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan

 Menjamin kesempatan bekerja dan berusaha

 Memperlakukan seluruh rakyat secara adil

E. Para Pelaku Ekonomi

a) Tiga Pelaku Ekonomi (Agen-agen pemerintah dalam Pembangunan

Ekonomi)

Dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu:

 Pemilik faktor produksi

 Konsumen

 Produsen

Maka jika dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal empat pelaku

ekonomi :

 Sektor rumah tangga

 Sektor swasta

 Sektor pemerintah

 Sektor luar negeri

Maka dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi

pokok (sering disebut sebagai agen-agen pemerintah dalam

pembangunan ekonomi), yakni:

Sek. Swasta -> Koperasi -> Sek. Pemerintah

Sek. Pemerintah -> Sek. Swasta -> Koperasi

Koperasi -> Sek. Pemerintah -> Sek. Swasta

E. PERANAN PEMERINTAH DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA

Dalam sistem perekonomian Indonesia pemerintah memiliki peranan

yang cukup besar yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai pengatur

kegiatan ekonomi.

Secara garis besar peranan pemerintah dalam perekonomian sebagai

berikut:

1) Pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi

secara efisien.

2) Pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan

mampu ke golongan kurang mampu.

3) Pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian.

SUMBER: staff.unila.ac.id/.../Sistem-Perekonomian-Indonesia.pdf